Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaRegionalBanyumasBangun Rumah di Banyumas Wajib Sediakan Taman

Bangun Rumah di Banyumas Wajib Sediakan Taman

fokusbanyumas.id, Banyumas – Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas hingga saat ini belum tercapai. Berdasarkan amanat Undang-undang Penataan Ruang dan Undang-undang Cipta Kerja, di kawasan perkotaan harus tersedia 30% RTH.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Kresnawan menyampaikan Proporsi 30% dimaksud, 20% merupakan RTH Publik yang penyediaannya menjadi kewajiban Pemkab dan 10 % merupakan RTH Privat yang penyediaannya menjadi kewajiban pemilik persil/lahan ketika mendirikan bangunan.

“Jadi kewajiban penyediaan 30% RTH adalah menjadi kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat,” jelasnya kepada fokusbanyumas.id, Selasa (20/04/2021).

Dirinya menambahkan, adapun terkait upaya Pemkab untuk memenuhi RTH di Kawasan Perkotaan, sudah sejak tahun 2009 melakukan upaya pemambahan RTH.

Penambahan yang diupayakan Pemkab Banyumas antara lain Pembangunan Taman Andhang Pangrenan dan Taman Balai Kemambang (sekarang dalam rencana perluasan).

Selain menambah RTH, revitalisasi RTH juga dilakukan untuk menciptakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTA), misalnya Revitalisasi RTH Lapangan Pangripta (Brobahan), RTH Lapangan Sumpiuh, RTH Alun-alun Banyumas, RTH Alun-alun Jatilawang, Taman Edukasi Sumber Daya Air, RTH Lapangan Mersi, dan RTH Taman Kota Ajibarang,” papar Kresnawan.

Selain itu, menurutnya, upaya pemenuhan RTH Publik dilakukan melalui strategi kerjasama dengan pemilik RTH Privat, misalnya Bupati telah membuat Nota Kesepahaman dengan Kodim 071 dan SMAN 2 Purwokerto untuk tetap mempertahankan lapangan yang dimiliki sebagai RTH dan tidak dirubah pemanfaatannya sesuai amanat RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto. Selain itu terdapat rencana penambahan RTH Taman Adhiyaksa yang merupakan hibah lahan dari Kejaksaan.

Secara keseluruhan Pemkab selalu berupaya memenuhi kebutuhan RTH Publik yang diamanatkan dalam UU Penataan Ruang dan UU Cipta Kerja dan medorong masyarakat menyediakan tanggung jawabnya 10 % RTH Privat melalui pengendalian perijinan.

“Pemkab juga melakukan inventarisasi lahan-lahan milik pemerintah yang masih memungkinkan untuk dibangun RTH dan menjalin kerjasama mengenai lahan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas untuk penambahan RTH,” pungkasnya. (F14)

Sisi Lain

Berita Populer

error: Konten ini tidak bisa di copy !!
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hubungi kami disini