Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaRegionalBanyumasPerampasan Motor Oleh Leasing Kembali Terjadi di Banyumas

Perampasan Motor Oleh Leasing Kembali Terjadi di Banyumas

fokusbanyumas.id, Banyumas Perampasan sebuah sepeda motor oleh leasing kembali terjadi. Kali ini dialami oleh Tugiman (46) warga Kabupaten Purbalingga yang tengah melewati pertigaan arah Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, Selasa (6/4).

Menurut pengakuan korban, kejadian bermula saat dirinya tengah berada di depan kos anaknya yang berada di depan SPN. Ia diajak oleh dua orang yang mengaku sebagai leasing atau ‘debt collector’ (DC) dari sebuah kantor perbankan di Purwokerto.

Kedua DC kemudian meminta dirinya ke kantor mereka. Kemudian mereka meminta STNK dan kunci dengan alasan cek fisik kendaraan. Namun, korban justru diminta tanda tangan yang berisikan penarikan unit kendaraannya.

Setelah itu saya bernegosiasi agar motor saya tak diambil, katanya.

Namun Tugiman justru kaget ketika di dalam perjalanan menuju kantor DC motornya dirampas. Padahal menurutnya, saat itu sedang dalam negosiasi untuk pelunasan. Dirinya merasa dipermainkan dan dirugikan dengan tindakan DC tersebut.

Tugiman pun segera melakukan konsultasi untuk pelaporan ke Polresta Banyumas, Rabu (7/4). Salah satu anggota Polresta Banyumas kemudian mengarahkannya untuk melengkapi berkas laporan dan akan segera memprosesnya kasusnya.

Pakar Hukum Surahman Suryatmaja, yang mendampingi korban mengatakan, perampasan yang dilakukan oleh ‘Debt Collector’ itu bisa masuk kategori pidana.

Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mengurangi kewenangan pasal 15 ayat 2 undang-undang fidusia, dimana di sana semula bahwa eksekusi itu bisa dilakukan kapan saja. Undang-undang fidusia memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dibatasi jadi eksekusi itu menjadi sah. Jadi jika Debitur tidak mengijinkan, debt collector tidak boleh merampas. Karena aturannya adalah kreditur harus menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan putusan untuk disita kendaraanya, jelasnya.

Suratman menambahkan, hal ini perlu diketahui masyarakat luas, bahwa DC tidak bisa menarik kendaraan apabila debiturnya tidak berkenan.

Ia berpesan, kepada para penegak hukum khususnya Polresta Banyumas untuk dapat menindak dengan tegas Perusahaan Pihak Ketiga yang menaungi DC agar ditindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (F16)

Sisi Lain

Berita Populer

error: Konten ini tidak bisa di copy !!
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hubungi kami disini